TRANSLATE

Kamis, 08 September 2011

toba pulp lestari,ltd. Terbukti Melakukan Praktek Penghancuran Hutan Alam di Luar Kawasan Hutan Produksi dan Ijin/Konsesi.

Meskipun pemerintah telah menetapkan moratorium penebangan hutan alam sejak awal 2010, namun ternyata penebangan hutan alam masih tetap terjadi di kawasan hutan yang menjadi daerah tangkapan air (catchment area) Danau Toba. Ironisnya, penebangan itu dilakukan di luar konsesi/ijin yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan, PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL). PT TPL memperoleh konsesi melalui Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman yang didasarkan pada SK Menteri Kehutanan NO: 493/Kpts-II/1992, tentang Pemberian Hak pengusahaan HTI kepada PT Inti Indorayon Utama Tbk seluas 269.060 hektar. Berdasarkan penelitian Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) bersama beberapa Organisasi Non Pemerintah (Ornop) di Sumatera Utara ditemukan adanya kejanggalan dalam pemberian ijin/konsesi kepada PT TPL Tbk, khususnya di wilayah sektor Tele dan Aekraja (Humbang Hasundutan). Dari hasil pemetaan tombak haminjon (hutan kemenyan) warga Pandumaan-Sipituhuta yang bekerjasama dengan KSPPM dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS), kemudian di-over lay dengan data Kementerian Kehutanan RI, ternyata kawasan ijin/konsesi PT TPL Tbk yang diberikan Kementerian Kehutanan sebahagian berada di luar kawasan Hutan Produksi. Penebangan hutan oleh PT TPL Tbk di luar kawasan Hutan Produksi di Sektor Tele sudah mencapai 60 hektar. Laju deforestasi ini akan bertambah cepat, jika Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah tidak melakukan tindakan sesegera mungkin. Praktek perusakan hutan alam ini berada di areal Dolok Nabarat dan Saba Pea, Desa Pandumaan, dan kini telah ditanami pohon eucalyptus. Selain itu, kawasan yang termasuk dalam ijin/konsesi PT TPL yang diberikan Kementerian Kehutanan di wilayah ini tergolong hutan produktif dan bukan tanah kosong, alang-alang/semak belukar, serta over-lap dengan hutan milik masyarakat adat. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan masyarakat adat yang mengelola tombak haminjon secara turun-temurun kurang lebih 300 tahun. Sehingga, pemberian ijin/konsesi kepada PT TPL di kawasan hutan yang masih produktif adalah tidak tepat. Karena perusakan hutan alam itu, habitat flora dan fauna terganggu. Hewan seperti beruang terganggu habitatnya dan memasuki areal perkampungan warga, sehingga terjadi konflik antara beruang dengan warga. Sama halnya dengan pohon kemenyan yang merupakan salah satu tanaman endemik, juga semakin habis akibat praktek perambahan hutan PT TPL. Demikian juga di sektor Aek Raja tepatnya di tombak Sitakkubak milik keturunan Ama Raja Medang Simamora. Hasil studi KSPPM setelah melakukan pemetan bersama dengan warga keturunan Ama Raja Medang Simamora dengan menggunakan alat GPS dan kemudian di-over lay dengan data Kementerian Kehutanan RI menemukan bahwa ijin konsesi PT TPL Tbk berada di luar kawasan Hutan Produksi. Bahkan PT TPL telah melakukan penebangan, penanaman, sampai proses pemanenan di areal seluas ± 100 hektar di luar kawasan ijin konsesi yang diberikan Menteri Kehutanan yang seharusnya tidak boleh mereka usahai. Dari hasil studi KSPPM ini ditemukan bahwa PT TPL Tbk telah melewati ijin/konsesi yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan dan dengan demikian melakukan pelanggaran terhadap: 1. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 pasal 28 dan 48; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 pasal 1 ayat 13,15,18; pasal 32 ayat b dan d; pasal 38 ayat 3; pasal 74 ayat f Atas temuan ini, KSPPM dengan tegas menyerukan: 1. Menteri Kehutanan harus melakukan evaluasi terhadap ijin konsesi Kepada PT TPL Tbk secara keseluruhan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan NO: 493/Kpts-II/1992, tentang Pemberian Hak pengusahaan HTI kepada PT Inti Indorayon Utama Tbk seluas 269.060 hektar. 2. Menteri Kehutanan harus mencabut ijin konsesi PT TPL Tbk karena terbukti mengusahai hutan alam di luar ijin/konsesi yang diberikan. Sebagaimana sanksi pencabutan yang diatur dalam PP No 6 tahun 2007 3. Keluarkan tanah/hutan adat warga Pandumaan-Sipituhuta dan Tanah/hutan adat Sitakkubak dari konsesi PT TPL Tbk. 4. Tanah/hutan adat harus dikembalikan kepada masyarakat adat. Demikian press-release ini disampaikan. Oleh Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar